permenpan tentang pelayanan publik. Metode. permenpan tentang pelayanan publik

PERMENPAN RB NO 35 TH 2019 - JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT; Pembuatan Kartu Istri (KARIS) /. BN. U. Glosarium. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan. pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah melalui penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan publik yang diatur. Kepatuhan Terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang. PERMENPAN RB ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan nomor 23 yang mengatur tentang Penyelenggaraan mal pelayanan publik . Mencabut : Permen PAN & RB No. ABSTRAK: a. Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk menyempurnakan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kinerja. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ; PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;. sosialisasi kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; e. 1. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama HAM Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Iriana Djajaatmadja menjelaskan jika merujuk pada Permenkumham No. Belum Mengacu pada UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik T. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); b. a. 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur. 8. Judul. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangREFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan, Pemerintah Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1444 H 21 Maret 2023. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ biaya/tarif persyaratan dalam pelayanan pelayanan dengan jenis pelayanannya. Permenpan No. REFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI: Nomor: 29: Tahun: 2022: Tentang: PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKPenilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Dalam Nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Nasional pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,87 dimana sebelumnya 3,79 (2021). Judul. Peraturan Pelaksanaan UU 25/2009 tentang: a. Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota. PERMENPAN RB ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan nomor 14 yang mengatur tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik . Bahwa masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak. Peraturan Menteri PAN-RB No. 2. Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang dimaksud Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang. audiensi; d. Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Potensi dan Permasalahan 60 I. JAKARTA – Replikasi inovasi pelayanan publik menjadi salah. permenpan2014_016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran2012. 7. 7. mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. 17 Oktober 2014. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan peraturan perundang- undangan di daerah yang mengatur mengenai. T. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. PERATURANPEDIA. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. go. 016 (Permenpan & RB). bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Tanggal Ditetapkan. 9. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) PP NO. Nomor. Tanggal Ditetapkan. penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. PERMENPAN NOMOR 5 TAHUN 2019PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. bahwa untuk pembentukan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan gerakan wajib 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat setiap warga negara dan penduduk, perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan. Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Umum. Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. PERMENPAN NOMOR 30 TAHUN 2014. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14. Dicabut dengan : Permen PAN & RB No. 2. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik DETAIL PERATURAN Abstrak. Metode. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Pan/04/06 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Apa itu Standar Pelayanan dan bagaimana cara menyusunnya? Temukan jawabannya dalam PermenPANRB No. Prinsip, Aspek dan Indikator 1. ID – Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 4. PERATURANPEDIA. Pelayanan Publik. Belum Tersedia. 2. 3 Nilai-Nilai Kementerian PANRB 2020 - 2024 86Tentang. Untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN. ID – PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. GO. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3058); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NO. Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait terhadap standar pelayanan. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. INFOASN. A. InfoASN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. (Permenpan & RB) PERMENPAN 2009 No. PERMENPAN RB ini. Nomor. Tematik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. ABSTRAK: CATATAN:Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik T. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 7. Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud elayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara. A. Downloads: 2979 x. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikPeraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014. 1. Undang. T. penyelenggaraan pelayanan publik mengalami pergeseran dari sistem pelayanan publik yang sentralistis menjadi desentralistis sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. U. ID ; 20 HLM. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Senin (15/05). Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Beranda. U. 16 Tahun 2013: Pasal 1 Penetapan Standar Pelayanan pada Unit Organisasi Kerja pelayanan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur. Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. Ariyanta Rusmana. 7. I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. PAN/4/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Permenpan 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 8. JAKARTA – Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah tingkat II terus diperkuat dengan regulasi. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERATURAN. 63 Tahun 2003, publik adalah. PP No. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya yaitu Permenpan RB No. U. Pengguna layanan menyampaikan suratBN. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan. Aplikasi Informatika melakukan survei kepada Penerima Pelayanan Publik. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur. 15 Juni 2017. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. go. a. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan. Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Facebook Twitter Linkedin Whatsapp-square PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017. Download. Pelayanan Publik yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. BNRI TAHUN 2017 NOMOR 877, JDIH. T. Standar Pelayanan Kementerian PANRB. kemampuan petugas dalam pelayanan. berorientasi pada pelayanan publik. Peraturan Perundang-undangan. 14/2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit kerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terus didorong pada tahun 2022 juga meningkat dengan nilai efisiensi dan potensi mencegah pemborosan anggaran setidaknya Rp9,98 triliun. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik T. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. ABSTRAK: a. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Judul. T. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ; PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. untuk melaksanakan berbagai perintah/amanah penting UU Pelayanan Publik itu. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara. Permenhan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Administrasi Umum di. Standar Pelayanan di tiap unit pelayanan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan, maupun bagi masyarakat dalam. Subjek. Judul. U. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaiakn dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215); 3. Penyelenggara pelayanan menggunakan metoda dan teknik SKM yang disesuaikan dengankebutuhan. 81 Tahun 2010 tentang Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. PermenPAN RB Nomor 23 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:. INFOASN. 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor: 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. pelayanan publik. E. Pada bab pendahuluan, disampaikan mengenai kerangka acuan nasionalKementerian Pertahanan ini dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai PERMENPAN RB RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan merupakan salah satu alat yang bisa digunakan oleh unit pelayanan publik untuk. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Kondisional: Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. ABSTRAK: Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. PERATURANPEDIA. Tentang. Partisipatif: Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,. Pelayanan publik yang berkualitas yang diukur melalui kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan merupakan tolak ukur utama penentu keberhasilan organisasi publik melaksanakan tugasnya. Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi. Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020. T. 255/2022 tentang Arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis Elektonik Kementerian PANRB. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 25 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pelayanan Publik telah memasuki tahun keenam dan masuk dalam RPJMN 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. PP No. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 4. 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. 46_PMK.